KABUPATEN TANGERANG– Ketua Media Center Sukadiri (MCS), Ijum Setiawan, S.H., mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan yang menimpa Pimpinan Redaksi Bantennet. Peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari MCS karena korban juga merupakan bagian dari keluarga besar Media Center Sukadiri (MCS).
Ijum Setiawan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang dialami anggotanya tersebut. Menurutnya, siapa pun berhak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman, terlebih ketika sedang berupaya membantu penyelesaian suatu persoalan di tengah masyarakat.
“Kami sangat prihatin atas kejadian yang menimpa rekan kami. Selain sebagai Pimpinan Redaksi Bantennet, beliau juga merupakan bagian dari keluarga besar MCS. Oleh karena itu, kami meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Ijum Setiawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, segala bentuk dugaan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa negara telah menyediakan jalur hukum untuk menyelesaikan setiap persoalan, sehingga tindakan yang mengarah pada kekerasan tidak boleh terjadi.
Lebih lanjut, Ketua MCS berharap aparat penegak hukum segera melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang dan objektif.
“Kami percaya kepolisian akan bekerja secara profesional. Harapan kami sederhana, yaitu kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat diberikan kepada siapa pun yang menjadi korban,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang menaungi insan media dan pegiat informasi di wilayah Sukadiri dan sekitarnya, MCS menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kepastian hukum. MCS juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Peristiwa ini menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama komunitas media, yang berharap agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil sehingga tidak ada lagi tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat maupun insan pers dalam menjalankan fungsi sosialnya.
( Red )
